Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Wahono MKes menandaskan
pentingnya mengefektifkan program KB dengan melakukan rapat rutin di
tingkat kecamatan, yang langsung dipimpin camat. Paling tidak, rapat
dilakukan setiap sebulan sekali bersama PLKB juga kader-kader KB, untuk
mengetahui pencapaian program KB dan kendala-kendalanya. “Karena Pak
Camat yang lebih paham, karakter masyarakat diwilayahnya. Bila rapat
secara rutin bisa dilaksanakan, maka akan meningkat program KB yang
berarti juga untuk peningkatan kesejahteraan keluarga,” paparnya.
Lebih lanjut Wahono mengatakan pembangunan dibidang kependudukan dan
keluarga diarahkan untuk menjadikan pertumbuhan penduduk yang seimbang
dan keluarga berkualitas. Yakni melalui upaya pengendalian angka
kelahiran, penurunan angka kematian, pengerahan mobilitas penduduk,
peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, peluang akses usaha
mikro keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.
Sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi
pembangunan dan ketahanan nasional.
Menurutnya jumlah penduduk di Jawa Tengah saat ini cukup besar,
berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, penduduk Jawa Tengah
sebanyak 32.380.687 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,37
persen. Trend LPP ini dari tahun 1980 sebesar 1,65 persen terus menurun
hingga tahun 2010. Sedangkan Total Fertillity Rate (TFR) dari hasil
Survey Demografi dan kependudukan Indonesia (SDKI) tahun 2003 sudah
mencapai 2,1 dan SDKI tahun 2012 ada kecenderungan naik (2,5).
Wahono berharap kegiatan yang terkait dengan program KB seperti Bina
Keluarga Balita (BKB), PIK remaja, Bina Keluarga Remaha (BKR), Bina
Keluarga Lansia (BKL), dan Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga
Sejahtera (UPPKS), agar terus digiatkan yang bertujuan untuk ketahanan
keluarga.
Sementara itu Kepala Badan KBPP Kabupaten Purworejo Drs Muh Wuryanto
MM menguraikan tentang langkah strategis yang perlu dilakukan. Antara
lain pembinaan akseptor dan peningkatan advokasi-KIE difokuskan pada
sasaran kelompok sasaran khusus dan individu, dan pelayanan KB
diwilayah sulit.
Selain itu pentingnya pembinaan dan pelestarian terhadap akseptor KB
untuk meningkatkan jumlah akseptor KB, dan menurunkan angka drod out
serta meningkatkan penggunaan alokon jangka panjang (MKJP). Juga
peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar
jangkauan akseptor terhadap kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik.
“Terkait dengan pemasangan akseptor dengan MOP, ditangani secara
cuma-cuma dan diberikan kompensasi 150 ribu rupiah,” ungkapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar